Minggu, 03 September 2017

Perdes 01

PERATURAN DESA PANJALIN KIDUL
NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN  POTENSI SUMBER DAYA ALAM BESERTA ASET DESA
DAN KEKAYAAN OLEH PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANJALIN KIDUL

Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka pelaksaan ketentuan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran badan Usaha Milik Desa, serta Surat   Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tanggal 13 Juli 2015 Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM-MPd;



b.
bahwa untuk   mewujudkan pelaksanaan kegiatan desa dalam bidang pemanfaatan potensi alam dan pengelolaan aset desa, serta kekayaannya dalam rangka mensejahterakan masyarakat;



c.
perlunya peraturan tentang pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya alam beserta aset dan kekayaan oleh pemerintah desa bagi kesejahteraan masyarakat Desa sesuai dengan hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa




Mengingat
:
1.
Pasal 76 dan 77 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa


2.
Pasal 107,108,109,110,111,112,dan 113 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.


3.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.


4.
Pasal 123,124, 125, 126, 127 dan 128 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa.


Dengan Kesepakatan Bersama
Badan Permusyawaratan Desa
Memutuskan :

Menetapkan
:

Rancangan Peraturan Desa Tentang Pemanfaatan Dan Pengelolaan Potensi   Sumber Daya Alam Beserta Aset Desa Dan  Kekayaanya Oleh Pemerintah Desa

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1.      Desa adalah Desa Panjalin Kidul
2.      Pemerintahan desa adalah Kepala Desa beserta aparatur desa sebagai unsur penyelenggara  pemerintah desa.
3.      Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di singkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
4.      Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang di buat oleh kepala desa bersama BPD.
5.      Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh kepala desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan desa dan peratura perundang-undangan yang lebih tinggi.
6.      Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang di tetapkan oleh kepala desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan desa maupun peraturan kepala desa.
7.      Kepala Desa Adalah kepala desa sekaligus kepala pemerintahan Desa Panjalin Kidul
8.      Masyarakat dalah Masyarakat yang tinggal,terdaftar serta mempunyai identitas di Desa Panjalin Kidul
9.      Sumber daya alam yang selanjutnya di sebut SDA adalah seluruh potensi alam baik bumi,air, dan udara yang terkandung di dalamnya yang berada di Desa Panjalin Kidul
10.  Aset desa dan kekayaannya adalah seluruh komponen hasil pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan sumber daya alam maupun hasil dari penyelenggaran pemerintah desa, seperti ; Koperasi, Lumbung desa, PLTMH, Pengelolaan Air Bersih, Kios Desa, Simpan Pinjam Perempuan, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, P3A, Kios Pembayaran Online



BAB II
POTENSI ASET DAN KEKAYAAN
Pasal 2
Potensi sumber daya alam yang ada dapat di manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat

BAB III
PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN
Pasal 3
1.      Proses pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam serta aset desa dan kekayaanya di lakukan demi kesejahtraan masyarakat.
2.      Proses sebagaimana di maksud pada ayat (1)  dapat di lakukan oleh pemerintah desa dan unsur lain yang berkaitan yang di setujui oleh pemerintah desa pada lokasi yang telah di tentukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, tata ruang, keindahan, kebersihan, ketertiban dan keamanan.
3.      Penentuan lokasi sebagaimana pada ayat (2) di tetapkan dengan keputusan kepala desa dengan memperhatikan hasil musyawarah bada permusyawaratan desa.
Pasal 4
1.      Aset desa dan kekayaanya di kelola oleh BUMDesa yang telah di tunjuk oleh pemerintah desa dengan memperhatikan hasil musyawarah badan permusyawaratan desa.
2.      Dalam pemanfaatan Koperasi, Lumbung desa,PLTMH, Pengelolaan Air Bersih, Kios Desa, Simpan Pinjam Perempuan, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, P3A, Kios Pembayaran Online di kenakan biaya oleh pengelola sesuai dengan ketentuan yang di sepakati antara pengelola dan pengguna.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 5
1.      Pembinaan dan pengawasan dalam pemanfaatan dan pengelolaan SDA beserta aset desa dan kekayaannya di lakukan oleh kepala desa atau pejabat yabg di tunjuk.
2.      Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga- lembaga dan organisasi yang di bentuk oleh pemerintah desa.

BAB V
HAK, DAN LARANGAN
Pasal 6
Pemerintah desa berhak :
1.      Mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada untuk kesejahtraan masyarakat.
2.      Melakukan pengelolaan terhadap aset desa dan melakukan pembinaan melalui koperasi dan Unsur lain yang terkait dengan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 7
Pemerintah desa di larang :                                                                                                          
1.      Melakukan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk kegiatan usaha di luar kepentingan rakyat
2.      Melakukan pemanfaatan sumber daya alam yang dampaknya dapat berbahaya bagi masyarakat sekitar.

BAB VI
KETENTUAN DAN MANFAAT
Pasal 8
Semua keuntungan dan manfaat yang di peroleh dari pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam serta aset desa dan kekayaanya di gunakan untuk kemajuan desa dan kesejahtraan masyarakat

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Pelaksanaan peraturan desa ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.
Pasal 10
Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatan dalam Lembaran Desa Panjalin Kidul



Ditetapkan di Panjalin Kidul
Pada tanggal,   April 2016
Kepala Desa Panjalin Kidul



DUDUNG ABDULAH YASIN
Di Undangkan di Panjalin Kidul
Pada tanggal, April 2016
Sekretaris  Desa Panjalin Kidul



CASPAN EKO PRATOMO



Tidak ada komentar:

Posting Komentar